Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK

Advertisement


Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK. Sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah bisa tersenyum, pasalnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja pada sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian tersebut sudah ditandatangani Presiden.


Pada beberapa Perpres yang diterbitkan ternyata terdapat perbedaan tunjangan khususnya pada tataran Kepala Lembaga, sebagai berikut :

Kepala BKPM                      : Rp. 25.739.000,-
Wakil Kepala BKPM             : Rp. 21.974.000,-
Wakil Gubernur Lemhanas  : Rp. 21.974.000,-
Kepala BATAN                    : Rp. 19.360.000,-
Kepala ANRI                       : Rp. 19.360.000,-
Kepala LAN                        : Rp. 19.360.000,-
Kepala BKKBN                    : Rp. 19.360.000,-

Sedangkan berturut-turut berdasarkan Kelas Jabatan urutan tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

No
Kelas Jabatan
Tunjangan Kinerja
Per Kelas Jabatan
1
17
 Rp.  19.360.000,-
2
16
 Rp.  14.131.000,-
3
15
 Rp.  10.315.000,-
4
14
 Rp.    7.529.000,-
5
13
 Rp.    6.023.000,-
6
12
 Rp.    4.819.000,-
7
11
 Rp.    3.855.000,-
8
10
 Rp.    3.352.000,-
9
9
 Rp.    2.915.000,-
10
8
 Rp.    2.535.000,-
11
7
 Rp.    2.304.000,-
12
6
 Rp.    2.095.000,-
13
5
 Rp.    1.904.000,-
14
4
 Rp.    1.814.000,-
15
3
 Rp.    1.727.000,-
16
2
 Rp.    1.645.000,-
17
1
 Rp.    1.563.000,-
 
Sementara pada 2013 diharapkan semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah dapat menerima Tunjangan Kinerja ini.

Berikut beberapa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja pada sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang sudah ditandatangani Presiden. 


Adapun Daftar Kementerian saat ini adalah :
 
  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementerian Keuangan
  6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  7. Kementerian Perindustrian
  8. Kementerian Perdagangan
  9. Kementerian Pertanian
  10. Kementerian Kehutanan
  11. Kementerian Perhubungan
  12. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  14. Kementerian Pekerjaan Umum
  15. Kementerian Kesehatan
  16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  17. Kementerian Sosial
  18. Kementerian Agama
  19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  20. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  21. Kementerian Sekretariat Negara
  22. Kementerian Riset dan Teknologi
  23. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  24. Kementerian Lingkungan Hidup
  25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  27. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
  28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  30. Kementerian Perumahan Rakyat
  31. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
  32. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  33. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  34. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  3. Badan Intelijen Negara (BIN)
  4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di bawah koordinasi Menteri Kesehatan
  14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup
  17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  19. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri
  20. Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  21. Badan SAR Nasional (Basarnas)
  22. Badan Standardisasi Nasional (BSN) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  24. Badan Urusan Logistik (Bulog) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  25. Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi
  30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan
  31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Lembaga Tinggi Negara

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
  3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),
  4. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
  5. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),
  6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), dan
  7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Daftar Lembaga Non Struktural
  1. Badan Pelaksana APEC
  2. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
  3. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
  4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
  5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
  6. Badan Pengembangan Ekspor Nasional
  7. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional
  8. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)
  9. Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
  10. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  11. Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
  12. Dewan Buku Nasional
  13. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
  14. Dewan Gula Indonesia
  15. Dewan Kelautan Indonesia
  16. Dewan Ketahanan Pangan
  17. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
  18. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
  19. Dewan TIK Nasional (Detiknas)
  20. Komisi Hukum Nasional (KHN)
  21. Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
  22. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP)
  23. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
  24. Komisi Kepolisian Nasional
  25. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
  26. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
  27. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  28. Lembaga Sensor Film (LSF)
  29. Tim Bakorlak Inpres 6
  30. Tim Pengembangan Industri Hankam
  31. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
Demikianlah informasi mengenai Perpres Remunerasi Kementerian/LPNK semoga bermanfaat.

Advertisement

Artikel terkait

0 comments:

Post a Comment