Langsung ke konten utama

Kosongan Komisioner Di Kab, Sukabumi Tidak Berdampak. Ini Kata Ketua KPU Jabar.

Gambar
Oleh

Sukabumi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi ( Rakor) dalam rangka membahas tahapan perekrutan Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Forkopimda Sukabumi yang dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Umni Wahyuni saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, Rakor ini adalah bentuk sinergi sesuai masuk tahapan sosialisasi untuk perekrutan badan ad hoc di tingkatan tempat pemungutan suara (TPS) yaitu Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dimulai tanggal 11 sampai 15 Desember. 

" Jadi preventif teman-teman KPU kabupaten sukabumi yaitu melakukan sosialisasi juga bersinergi dalam bentuk mengikuti rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

Sejauh ini semua lancar karena se jawa barat sebanyak 1,3 juta orang nanti yang akan kita rekrut , sedangkan untuk kabupaten sukabumi berjumlah kurang lebih 72 ribu orang, " Ujar Ummi, Senin (11/12/2023). 

Terhadap luasnya kabupaten sukabumi , Ummi menambahkan ,Saya rasa geografis semua daerah ,beberapa sudah kita antisipasi yang penting sinergis dengan semua pihak mensukseskan pemilu 2024.

Kemudian dalam meminimalisir korupsi kolusi nepotisme (KKN) dalam perekrutan KPPS, Ummi menilai bahwa Hari ini semua sistemnya juga terbuka

, "Jadi saya rasa kalau KKN itu semua orang bisa melihat justru kita mengantisipasi adalah beberapa daerah sulit terjangkau," Pungkasnya di Hotel Anugerah Kota Sukabumi. 

Disinggung atas kekosongan Komisioner Kabupaten sukabumi , Ummi katakan, Hal Itu  kebijakan KPU RI, hari ini kami pastikan KPU Provinsi kawal pelaksanaan tahapan pemilu di kabupaten sukabumi agar tetap berjalan lancar. 

" Ngak ada dampaknya , tahapan tetap berjalan kan. Karena kewenangan di ambil alih tugas fungsi oleh KPU provinsi. Lalu kekosongan Komisioner itu bukan hanya kabupaten sukabumi , jadi sama di kota sukabumi, Depok dan cianjur ,Alhamdulillah sejauh ini tahapan semuanya berjalan dengan lancar, " Beber Ummi. 

Tahapan perkembangan calon komisioner KPU kabupaten sukabumi, Ummi kembali paparkan, 
Hari ini tahapan sudah sepuluh besar ,tinggal uji kelayakan ,sambil nunggu tahapan KPU RI ,Karena kebijakannya semuanya ada di KPU-RI.

Prima RK

Postingan populer dari blog ini

Dedi R Wijaya Siap Maju Di Pilwalkot Sukabumi 2024. Epek Prabowo Masih Melekat Di Masyarakat Kota Sukabumi

Oleh
Sukabumi Mantan Ketua DPC Gerindra Sekaligus Ketua TKD ( Tim Kampanye Daerah) 02 Prabowo Gibran Kota Sukabumi di Pemilu lalu, Dedi R Wijaya mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota Sukabumi di Pilkada 2024 ke sekertariat  Partai Gerindra Kota Sukabumi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan/ Kecamatan Gunungpuyuh, Jumat (31/05/2024). Dedi R Wijaya didampingi Puluhan Pengurus sayap Partai Perempuan Indonesia Raya ( PIRA) dan Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya ( PPIR) serta Para Pengurus DPC Gerindra Kota Sukabumi lama secara resmi menyerahkan berkas persyaratan dirinya ke DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi untuk kembali maju di kontestasi Pilkada 2024. Kepada awak media usai menyerahkan berkas pencalonan, Dedi R Wijaya, menyatakan kesiapannya sebagai Kader Gerindra kembali bertarung di kontestasi 5 tahunan kota Sukabumi. "Saya sebagai Kader Partai Gerinda masih semangat pengabdian umumnya untuk masyarakat kota Sukabumi dan khususnya untuk Partai Ger...
Baca selengkapnya

Viral Giring Dukungan Salah Satu Calon Bupati Oleh Kades di Sukabumi, KPK Jabar Setda Sukabumi: Ini Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Oleh
SUKABUMI,- Paska ramainya dugaan penggiring dukungan oleh Oknum Kepala Desa (Kades) kepada salah satu calon pasangan Bupati Sukabumi di grup WhatsApp Pemdes tentunya menjadi kegaduhan dan perbincangan yang hangat serta berunsur penyalahgunaan wewenang oleh Kades. Hal tersebut diakui Opik, Kepala Desa Jaya bakti, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang  mengakui kekhilafan dan memohon maaf atas kegaduhan yang dibuatnya saat menggiring dukungan untuk salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 yang dilakukannya dalam sebuah group WA (WAG) Pemdes & Lembaga Desa Jaya bakti. Dalam sebuah surat pernyataan bermaterai bertanggal 25 November 2024, yang ditandatangani Kades Opik dan disaksikan dua orang Tim Paslon 01 (Iyos-Zainul), terungkap 5 butir pengakuan Kades Jaya bakti ini. Pertama, Mengakui pada Rabu, 20 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, ia melakukan chat di WAG Pemdes Jaya bakti dan menggiring serta mengarahkan anggota Group WA untuk memilih Paslon Nomor 2 (H. Asep Japar d...
Baca selengkapnya

Dinilai Ada Kebohongan Publik, Lantas: Bupati Sukabumi Harus Nonaktifkan Kasi Trantib Cikidang

Oleh
SUKABUMI - Polemik pembangunan gudang yang sedang dilakukan PT. Panyindangan/DSNG yang berada di wilayah Desa/Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang belum mengantongi izin namun pihak Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib yang menerangkan sudah memiliki izin membuat  Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (Latas), Fery Permana angkat bicara. Fery menyayangkan pihak pemerintah Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib membeberkan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Dinas dan berjalan sesuai dengan prosedur. "Hal tersebut tentunya Heru sebagai Kasi Trantib Kecamatan Cikidang sudah melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi yang berbanding terbalik dengan surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dengan nomor 600.2.8.4/949-Koord.PTSP/2024 bahwa pihak perusahaan belum mengantongi izin," ungkapnya, Selasa (9/7/2024). Lebih lanjut, dengan dasar apa pihak Kasi Trantib Kecamatan Cikidang dapat berbicara bahwa perusahaan ter...
Baca selengkapnya