Langsung ke konten utama

Pj Gubernur : Implementasikan "Jumat Bersepeda KK" untuk Berantas Korupsi di Sulawesi Tenggara

Jakarta - Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengatakan akan mengimplementasikan program "Jumat Bersepeda KK” di lingkungan Pemerintahan Daerah, baik Provinsi Kabupaten/Kota se-Sultra, beserta seluruh jajarannya.

“Jumat Bersepeda KK akan dijadikan komitmen bersama dan akan diimplementasikan secara konsisten di Sultra sebagai langkah dan upaya menanamkan nilai - nilai anti korupsi dan upaya pemberantasan korupsi,” ungkapnya saat mengikuti Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gd KPK, Kamis (23/11/2023).

"Jumat Bersepeda KK" sendiri adalah akronim dari Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

“Jumat Bersepeda KK diharapkan dapat membangun karakter Penyelenggara Negara yang berintegritas dan berani menolak segala bentuk korupsi,” lanjut Andap.

Integritas, menurut Andap, harus dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam dunia kerja. Ia menginstruksikan ASN di Sultra, modal pertama adalah jujur, langkah selanjutnya dengan mematuhi berbagai peraturan yang ada seperti kode etik dan lain sebagainya.


“Jaga integritas dalam kehidupan sehari-hari dan hindari adanya konflik kepentingan. Para Pimpinan perlu memberikan contoh dan teladan kepada jajarannya,” pintanya.

Dalam level organisasi, lanjut Andap, Pemerintah Provinsi Sultra akan mengambil sejumlah langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi. Pemprov Sultra harus memiliki kebijakan yang mendukung penerapan anti korupsi seperti sistem rotasi dan mutasi jabatan, perijinan yang kesemuanya tanpa adanya konflik kepentingan.

Selain itu, Pemprov Sultra juga diharapkan mensosialisasikan kembali layanan pengaduan dan whistleblowing system (WBS) yang dapat dengan mudah diakses masyarakat di situs https://www.sultraprov.go.id/. 

“Kami berupaya membentuk komitmen antikorupsi dari level organisasi hingga level individu di Sultra. Mulai dari Pimpinan tertinggi hingga ke level pelaksana,” tutur Andap.

PAKU Integritas yang diselenggarakan KPK kali ini merupakan batch kelima yang diselenggarakan selama dua hari dimulai pada hari Rabu tanggal 22 hingga hari Kamis malam tanggal 23 November 2023 puk 21.30 WIB. Pj Gubernur terlihat hadir didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Sultra Herry Asiku beserta para Penjabat Gubernur dan Ketua DPRD dari 12 Provinsi bersama para pasangan. Kegiatan ini mengusung motto “Tancapkan Integritas dalam Tiap Langkah Tugas”.

(Red)

Postingan populer dari blog ini

Dedi R Wijaya Siap Maju Di Pilwalkot Sukabumi 2024. Epek Prabowo Masih Melekat Di Masyarakat Kota Sukabumi

Sukabumi Mantan Ketua DPC Gerindra Sekaligus Ketua TKD ( Tim Kampanye Daerah) 02 Prabowo Gibran Kota Sukabumi di Pemilu lalu, Dedi R Wijaya mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota Sukabumi di Pilkada 2024 ke sekertariat  Partai Gerindra Kota Sukabumi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan/ Kecamatan Gunungpuyuh, Jumat (31/05/2024). Dedi R Wijaya didampingi Puluhan Pengurus sayap Partai Perempuan Indonesia Raya ( PIRA) dan Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya ( PPIR) serta Para Pengurus DPC Gerindra Kota Sukabumi lama secara resmi menyerahkan berkas persyaratan dirinya ke DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi untuk kembali maju di kontestasi Pilkada 2024. Kepada awak media usai menyerahkan berkas pencalonan, Dedi R Wijaya, menyatakan kesiapannya sebagai Kader Gerindra kembali bertarung di kontestasi 5 tahunan kota Sukabumi. "Saya sebagai Kader Partai Gerinda masih semangat pengabdian umumnya untuk masyarakat kota Sukabumi dan khususnya untuk Partai Ger...

Viral Giring Dukungan Salah Satu Calon Bupati Oleh Kades di Sukabumi, KPK Jabar Setda Sukabumi: Ini Preseden Buruk Bagi Demokrasi

SUKABUMI,- Paska ramainya dugaan penggiring dukungan oleh Oknum Kepala Desa (Kades) kepada salah satu calon pasangan Bupati Sukabumi di grup WhatsApp Pemdes tentunya menjadi kegaduhan dan perbincangan yang hangat serta berunsur penyalahgunaan wewenang oleh Kades. Hal tersebut diakui Opik, Kepala Desa Jaya bakti, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang  mengakui kekhilafan dan memohon maaf atas kegaduhan yang dibuatnya saat menggiring dukungan untuk salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 yang dilakukannya dalam sebuah group WA (WAG) Pemdes & Lembaga Desa Jaya bakti. Dalam sebuah surat pernyataan bermaterai bertanggal 25 November 2024, yang ditandatangani Kades Opik dan disaksikan dua orang Tim Paslon 01 (Iyos-Zainul), terungkap 5 butir pengakuan Kades Jaya bakti ini. Pertama, Mengakui pada Rabu, 20 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, ia melakukan chat di WAG Pemdes Jaya bakti dan menggiring serta mengarahkan anggota Group WA untuk memilih Paslon Nomor 2 (H. Asep Japar d...

Dinilai Ada Kebohongan Publik, Lantas: Bupati Sukabumi Harus Nonaktifkan Kasi Trantib Cikidang

SUKABUMI - Polemik pembangunan gudang yang sedang dilakukan PT. Panyindangan/DSNG yang berada di wilayah Desa/Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang belum mengantongi izin namun pihak Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib yang menerangkan sudah memiliki izin membuat  Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (Latas), Fery Permana angkat bicara. Fery menyayangkan pihak pemerintah Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib membeberkan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Dinas dan berjalan sesuai dengan prosedur. "Hal tersebut tentunya Heru sebagai Kasi Trantib Kecamatan Cikidang sudah melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi yang berbanding terbalik dengan surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dengan nomor 600.2.8.4/949-Koord.PTSP/2024 bahwa pihak perusahaan belum mengantongi izin," ungkapnya, Selasa (9/7/2024). Lebih lanjut, dengan dasar apa pihak Kasi Trantib Kecamatan Cikidang dapat berbicara bahwa perusahaan ter...