*SULTENG* -- Ekonom Sulawesi Tengah. Moh. Ahlis Djirimu , Ph.D memberi respon positif terhadap kebijakan Pemerintahan Jokowi yang akan memindahkan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan.
Penegasan ini disampaikan Ahlis Djrimu saat dihubungi awak media ini dikota Palu melalui saluran telepon, selasa malam (16/1/2024).
Moh.Ahlis Djirimu yang merupakan Akademisi Universitas Tadiulako Palu itu menyebut, dengan hadirnya IKN,.memberikan manfaat besar bagi kemajuan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dikatakan, dalam konteks regional, sumbangan ekonomi Provinsi Sulteng terhadap nasional baru mencapai 1,8 persen berada pada posisi kedua setelah sumbangan ekonomi Provinsi Sulsel.
" Chance does not knock twice, kesempatan tidak datang dua kali. IKN menjadi kesempatan emas bagi Sulteng untuk meningkatkan kontribusinya pada perekonomian nasional melalui perdagangan antar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Timur maupun antar Provinsi Kaltim dengan Provinsi se pulau Kalimantan maupun antar Provinsi di belahan utara Pulau Jawa dengan Kalimantan Timur," nilai Ahlis.
Dia juga mengatakan, dengan adanya kebijakan perpindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan, Sulteng dapat memanfaatkan atraktivitas ekonomi yang tercipta dengan adanya pembangunan di IKN melalui perdagangan antar daerah sekawasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang terdiri dari delapan provinsi yakni belahan timur Kalimantan baik Kaltara, Kaltim, Kalsel dan belahan barat Sulawesi yakni Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel yang termasuk di dalamnya 33 kabupaten/kota di delapan provinsi kawasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar.
Dengan kondisi tersebut, Ahlis Djirimu menilai Sulteng patut menginsiasi membangun kerjasama regional sebagai implementasi cita-cita “KAWASAN SEMEJA”, Djuanda, seorang yang terlahir di pegunungan, tetapi telah menjadi visioner membangun kerjasama incorporated pesisir antar wilayah bertetangga. Regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah telah memayungi inisiatif ini.
Apalagi kerjasama pesisir timur Kalimantan dan Pesisir Barat Sulteng telah tercipta sejak masa lalu melalui pelayaran rakyat.
Karena itu kedepan, tinggal melembagakan kerjasama tersebut agar tidak hanya menjadi kertas kosong dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU), tetapi menjadi agenda aksi bersama.
Karenanya, dengan pindahnya Ibukota Negara ke Kalimantan,.Ahlis Djirimu berharap Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Bappeda untuk secara sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan Misi ketujuh administrasi pemerintahan Sulteng periode 2021-2024.
Potensi andalan Sulteng, kata Ahlis, bukan hanya mengantar pulaukan pasir batuan non logam atau ekspor “bumi”, tetapi dengan adajya IKN masa depan Sulteng ada pada pemasaran “hasil bumi” seperti agromaritim terutama komoditi berjangka pendek seperti pangan dan hortikultura. "Masa depan Sulteng juga ada pada agroindustri maritim. Hal ini harus disadari sebelum krisis pangan dunia terjadi sejak 2010, pangan menjadi komoditi utama dan masa depan. Sulteng merupakan satu-satunya daerah yang memiliki empat Wilayah Pengolaan Perikanan (WPP713, 714, 715, 716) yang sepatutnya tidak hanya sebatas kebanggaan administratif semata.
Dengan adanya IKN, Pemerintah Provinsi maupun enam daerah seperti Buol, Tolitoli, Donggala, Palu, Sigi, Parigi Moutong, sudah sepatutnya bekerja dalam konteks busininess as usual ditengah arus perdagangan antar daerah diperkirakan meningkat sekitar 50 persen.
Ahlis Djirimu juga menilai Pemindahan ibukota negara ke Kaltim akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain. Keterkaitan ekonomi provinsi ibu kota baru dengan Provinsi lain di sekitarnya akan menjadi satu dari berbagai pendorong investasi di provinsi lain, termasuk di Sulteng, termasuk investasi disektor agroindustri maritim dan hortikultura.
Diakhir perbincangan, akademisi Untad Palu itu menyebut, adanya IKN dapat menjadi kesempatan emas pada Sulteng bagi penciptaan lapangan kerja bagi 58.500 orang pencari kerja dan kesempatan emas pula bagi Sulteng untuk mempersempit ketimpangan pembangunan antar daerah yang telah mencapai 1,52 poin, berada di luar kendali empiris, yang di masa depan dapat menciptakan runtuhnya pranata sosial, termasuk hilangnya kohesi sosial akibat atraktivitas kawasan industri di Morowali, Morowali Utara, dan Banggai, termasuk warisan dampak lingkungan bagi penduduk Sulteng.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemkab/Pemkot diwilayah Sulteng harus mampu menangkap dan memanfaatkan peluang, dan hal ini terpulang pada kemampuan pemerintah daerah di Sulteng dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural," pungkasnya.
(Tim)
FOLLOW THE INFONEWS WEB | Amanah Aspirasi Rakyat AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow INFONEWS WEB | Amanah Aspirasi Rakyat on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram