Langsung ke konten utama

PPK Minta Transparan Tentang Anggaran OP Logistik Kepada KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Kegiatan Bimtek. Ini Kata Kasmin Belle.

Gambar
Oleh



Sukabumi
Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Sukabumi melakukan Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pembentukan dan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum 2024. Dengan Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Sukabumi. Di Hotel Salabintana Kabupaten Sukabumi. Senin (22/01/24).

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi. Kasmin Belle mengatakan Kegiatan ini dalam rangka persiapan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS secara serentak se-kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis (25 Januari 2024) mendatang.

" Hari ini kita rapat kerja (rakor) bersama PPK  Sekabupaten Sukabumi. Terkait rencana pelantikan KPPS serta pendistribusian logistik ke PPS hingga pendistribusian ke semuanya KPPS  sekabupaten Sukabumi." Jadi mereka ini dibekali untuk bagaimana pengelolaan logistik mulai dari ditingkat PPK, PPS hingga KPPS." Ungkap Kasmin.



Menanggapi keluhan dari sejumlah PPK tentang Anggaran logistik dari KPU kabupaten Sukabumi yang diduga tidak transparansi. Menurut, Kasmin  apa yang dipertanyakan oleh kawan kawan terkait masalah anggaran yang tidak transparan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

" Kita bukan tidak transparan tapi untuk anggaran pengadaan dan anggaran operasional sebenarnya kecil dari KPU RInya. Padahal kalau kita itung untuk operasi 47 Kecamatan Cukup lumayan besar anggarannya. Belum lagi untuk BPJS yang sampai saat ini masih belum terkaper." Ujarnya 

Kasmin juga menegaskan pihaknya bukan tidak transparan terkait anggaran tapi kawan kawan juga tahu bahwa anggaran KPU Kabupaten Sukabumi 50 persen dibayar untuk mereka tenaga honor.

" Jadi anggaran KPU tersebut 50 persen dibayarkan untuk honor." Terangnya.


Kasmin menambahkan Untuk pendistribusian logistik. KPU Kabupaten Sukabumi tidak ada kendala hanya saja kita prioritaskan kecamatan yang jauh dulu dan banyak TPSnya.

" Kita utamakan dulu yah, kawan kawan PPK yang wilayahnya paling jauh seperti Pajampangan dan TPSnya paling banyak." Jelasnya 

Disinggung terkait Operasional untuk setiap PPK berapa anggaran. Kasmin mengaku dirinya belum mengetahuinya. Karena itu ranah keuangan yang bisa menjelaskannya.

" Hari ini saya bekerja belum melihat anggaran KPU Kabupaten Sukabumi sebesar apa sih,? Karena saya masih baru di KPU. " Intinya saya masih pokus kerja dulu lah. Adapun masalah anggaran biar bagian keuangan yang menjelaskannya semua agar PPK mengetahui." Tandasnya.

Prima RK
Label:

Postingan populer dari blog ini

Dedi R Wijaya Siap Maju Di Pilwalkot Sukabumi 2024. Epek Prabowo Masih Melekat Di Masyarakat Kota Sukabumi

Oleh
Sukabumi Mantan Ketua DPC Gerindra Sekaligus Ketua TKD ( Tim Kampanye Daerah) 02 Prabowo Gibran Kota Sukabumi di Pemilu lalu, Dedi R Wijaya mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota Sukabumi di Pilkada 2024 ke sekertariat  Partai Gerindra Kota Sukabumi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan/ Kecamatan Gunungpuyuh, Jumat (31/05/2024). Dedi R Wijaya didampingi Puluhan Pengurus sayap Partai Perempuan Indonesia Raya ( PIRA) dan Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya ( PPIR) serta Para Pengurus DPC Gerindra Kota Sukabumi lama secara resmi menyerahkan berkas persyaratan dirinya ke DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi untuk kembali maju di kontestasi Pilkada 2024. Kepada awak media usai menyerahkan berkas pencalonan, Dedi R Wijaya, menyatakan kesiapannya sebagai Kader Gerindra kembali bertarung di kontestasi 5 tahunan kota Sukabumi. "Saya sebagai Kader Partai Gerinda masih semangat pengabdian umumnya untuk masyarakat kota Sukabumi dan khususnya untuk Partai Ger...
Baca selengkapnya

Viral Giring Dukungan Salah Satu Calon Bupati Oleh Kades di Sukabumi, KPK Jabar Setda Sukabumi: Ini Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Oleh
SUKABUMI,- Paska ramainya dugaan penggiring dukungan oleh Oknum Kepala Desa (Kades) kepada salah satu calon pasangan Bupati Sukabumi di grup WhatsApp Pemdes tentunya menjadi kegaduhan dan perbincangan yang hangat serta berunsur penyalahgunaan wewenang oleh Kades. Hal tersebut diakui Opik, Kepala Desa Jaya bakti, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang  mengakui kekhilafan dan memohon maaf atas kegaduhan yang dibuatnya saat menggiring dukungan untuk salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 yang dilakukannya dalam sebuah group WA (WAG) Pemdes & Lembaga Desa Jaya bakti. Dalam sebuah surat pernyataan bermaterai bertanggal 25 November 2024, yang ditandatangani Kades Opik dan disaksikan dua orang Tim Paslon 01 (Iyos-Zainul), terungkap 5 butir pengakuan Kades Jaya bakti ini. Pertama, Mengakui pada Rabu, 20 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, ia melakukan chat di WAG Pemdes Jaya bakti dan menggiring serta mengarahkan anggota Group WA untuk memilih Paslon Nomor 2 (H. Asep Japar d...
Baca selengkapnya

Dinilai Ada Kebohongan Publik, Lantas: Bupati Sukabumi Harus Nonaktifkan Kasi Trantib Cikidang

Oleh
SUKABUMI - Polemik pembangunan gudang yang sedang dilakukan PT. Panyindangan/DSNG yang berada di wilayah Desa/Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang belum mengantongi izin namun pihak Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib yang menerangkan sudah memiliki izin membuat  Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (Latas), Fery Permana angkat bicara. Fery menyayangkan pihak pemerintah Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib membeberkan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Dinas dan berjalan sesuai dengan prosedur. "Hal tersebut tentunya Heru sebagai Kasi Trantib Kecamatan Cikidang sudah melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi yang berbanding terbalik dengan surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dengan nomor 600.2.8.4/949-Koord.PTSP/2024 bahwa pihak perusahaan belum mengantongi izin," ungkapnya, Selasa (9/7/2024). Lebih lanjut, dengan dasar apa pihak Kasi Trantib Kecamatan Cikidang dapat berbicara bahwa perusahaan ter...
Baca selengkapnya