Langsung ke konten utama

*Ketua Presidium FPII Wujudkan Kolaborasi Bersama Pemprov Sultra Menuju Nusantara Menjadi Mercusuar Dunia




Kendari - Kunjungan kerja Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Dra.Kasihhati di bersama Presidium Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Gunawan,S.Ag didampingi Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sultra Sunu Teddy Maranto, S.T.,S.H.,M.H .

Ketua Presidium FPII dan Presidium DPI tiba di Kendari pada Senin, 13 Mei 2024 saat Pj Gubernur Sultra sedang menerima kunjungan kerja Presiden RI beserta Rombongan di Bumi Anoa.

Presiden RI beserta rombongan mengakhiri kunjungan kerjanya kembali ke Jakarta pada Selasa 13 Maret 2024.

Ditengah padatnya kegiatan kerja Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.,menerima langsung kunjungan Ketua Presidium FPII dan Presidium  Dewan Pers Independen (DPI) pada Kamis, (17/5/2024) di ruang kerja Pj Gubernur Sultra. 

"Kunjungan kami ke Bumi Anoa, dengan agenda utama silaturahmi ke Pj, Gubernur Sultra, kami memulai kunjungan perdana ke Kanwil Kemenkumham Sultra." kata Kasihhati saat diwawancara awak media di Kantor Gubernur Sultra. 

Kasihhati memaparkan kunjungan kerja kami hari pertama usai ke Kanwil Kemenkumham Sultra lanjut ke Rutan Kelas II A Kendari dan hari kedua ke Lapas Kelas II A Kendari dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas Pers dan Humas Kemenkumham Sultra khususnya untuk membuka informasi publik sehingga dapat mengedukasi masyarakat hingga penjara tak terkesan menjadi momok bagi masyarakat. 

"Fokus pada kegiatan bimbingan kerja warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada di Rutan dan Lapas yang tujuan utamanya adalah saat mereka bebas dapat diterima masyarakat dan sudah mempunyai bekal ketrampilan selama menjalani masa hukuman." imbuh Kasihhati. 



Dalam kesempatannya, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi mengucapkan Terima kasih atas  kunjungan kerja Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia dan Presidium Dewan Pers Independen (DPI) di Bumi Anoa.

"Kami  membangun kolaborasi pers dan Humas  Pj Gubernur Sultra, sehingga segala kegiatan terkait kebijakan Pj Gubernur terekspos di tingkat nasional." tegas Andap. 

Kasihhati menjelaskan kami berharap tetap terjalin sinergitas dengan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) agar Pemerintah Pusat dapat mengetahui bahwa organisasi independent pun memberitakan pencapaian-pencapaian kinerja Pemprov Sultra khususnya Pj.Gubernur Sultra .

"Dengan adanya keterbukaan informasi publik Pemprov Sultra , kiranya kunjungan kerja FPII dan DPI dapat menjadi alat kontrol sosial masyarakat untuk Sultra yang semakin maju,modern dan sejahtera untuk bersinergi bersama membangun bangsa menuju nusantara menjadi mercusuar dunia."pungkas Kasihhati. (Tim/Red). 


Sumber: Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII)

Postingan populer dari blog ini

Dedi R Wijaya Siap Maju Di Pilwalkot Sukabumi 2024. Epek Prabowo Masih Melekat Di Masyarakat Kota Sukabumi

Sukabumi Mantan Ketua DPC Gerindra Sekaligus Ketua TKD ( Tim Kampanye Daerah) 02 Prabowo Gibran Kota Sukabumi di Pemilu lalu, Dedi R Wijaya mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota Sukabumi di Pilkada 2024 ke sekertariat  Partai Gerindra Kota Sukabumi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan/ Kecamatan Gunungpuyuh, Jumat (31/05/2024). Dedi R Wijaya didampingi Puluhan Pengurus sayap Partai Perempuan Indonesia Raya ( PIRA) dan Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya ( PPIR) serta Para Pengurus DPC Gerindra Kota Sukabumi lama secara resmi menyerahkan berkas persyaratan dirinya ke DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi untuk kembali maju di kontestasi Pilkada 2024. Kepada awak media usai menyerahkan berkas pencalonan, Dedi R Wijaya, menyatakan kesiapannya sebagai Kader Gerindra kembali bertarung di kontestasi 5 tahunan kota Sukabumi. "Saya sebagai Kader Partai Gerinda masih semangat pengabdian umumnya untuk masyarakat kota Sukabumi dan khususnya untuk Partai Ger...

Viral Giring Dukungan Salah Satu Calon Bupati Oleh Kades di Sukabumi, KPK Jabar Setda Sukabumi: Ini Preseden Buruk Bagi Demokrasi

SUKABUMI,- Paska ramainya dugaan penggiring dukungan oleh Oknum Kepala Desa (Kades) kepada salah satu calon pasangan Bupati Sukabumi di grup WhatsApp Pemdes tentunya menjadi kegaduhan dan perbincangan yang hangat serta berunsur penyalahgunaan wewenang oleh Kades. Hal tersebut diakui Opik, Kepala Desa Jaya bakti, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang  mengakui kekhilafan dan memohon maaf atas kegaduhan yang dibuatnya saat menggiring dukungan untuk salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 yang dilakukannya dalam sebuah group WA (WAG) Pemdes & Lembaga Desa Jaya bakti. Dalam sebuah surat pernyataan bermaterai bertanggal 25 November 2024, yang ditandatangani Kades Opik dan disaksikan dua orang Tim Paslon 01 (Iyos-Zainul), terungkap 5 butir pengakuan Kades Jaya bakti ini. Pertama, Mengakui pada Rabu, 20 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, ia melakukan chat di WAG Pemdes Jaya bakti dan menggiring serta mengarahkan anggota Group WA untuk memilih Paslon Nomor 2 (H. Asep Japar d...

Dinilai Ada Kebohongan Publik, Lantas: Bupati Sukabumi Harus Nonaktifkan Kasi Trantib Cikidang

SUKABUMI - Polemik pembangunan gudang yang sedang dilakukan PT. Panyindangan/DSNG yang berada di wilayah Desa/Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang belum mengantongi izin namun pihak Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib yang menerangkan sudah memiliki izin membuat  Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (Latas), Fery Permana angkat bicara. Fery menyayangkan pihak pemerintah Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib membeberkan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Dinas dan berjalan sesuai dengan prosedur. "Hal tersebut tentunya Heru sebagai Kasi Trantib Kecamatan Cikidang sudah melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi yang berbanding terbalik dengan surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dengan nomor 600.2.8.4/949-Koord.PTSP/2024 bahwa pihak perusahaan belum mengantongi izin," ungkapnya, Selasa (9/7/2024). Lebih lanjut, dengan dasar apa pihak Kasi Trantib Kecamatan Cikidang dapat berbicara bahwa perusahaan ter...