Langsung ke konten utama

Di Minta Pj Bupati Purwakarta Tindak Tegas Oknum Kadis Untuk Terbuka Tentang Anggaran APBD, Terkait Sewa Bandwidth Cctv



Purwakarta//infonews.com
Bandwidth cctv sarana untuk pantawan Purwakarta istimewa sistem informasi dari pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta yang di persembahkan untuk masyarakat khususnya Purwakarta.

PT Bali Towerindo Sentra Tbk Melalui sistem e-katalog di tunjuk sebagai pemenang tender spesifikasi sewa bandwidth cctv internet Purwakarta anggaran APBD tahun 2024 Sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua miliyar rupiah) untuk pertahunnya, sangat segnifikan anggaran yang sangat besar untuk sewa bandwidth cctv.

Team dari lembaga FPII (forum pers independent Indonesia) dari beberapa media mengkonfirmasi Terkait Bandwidth Cctv Rudi Hartono S.A.P.,M.M mengatakan sewa bandwidth cctv hanya pertahun sesuai anggaran dari APBD cuman ada kesepakatan ketika kerjasama sudah 3 (tiga) tahun itu aset bandwidth cctv menjadi milik pemerintah kabupaten Purwakarta, kalau beli kita tidak mampuh karena dari segi pemeliharaan, Karena sistem nya sewa terkait pemeliharaan di tanggung oleh pihak penyedia jasa. "Katanya" (Rabu, 19/06/2024).

Team investigasi dari FPII (forum pers independent Indonesia) "PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Telah melakukan kerjasama dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024.  "ucapan Kepala dinas kominfo kabupaten Purwakarta setelah tiga tahun (3) bandwidth cctv menjadi aset Pemkab Purwakarta". 

PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Sudah melakukan kontrak kerjasama Dengan dinas kominfo Selama 4 tahun, yang menjadi pandangan kami mengapa anggaran yang di keluarkan oleh OPD tersebut tidak berubah, karna Bandwidth Cctv sudah menjadi aset Pemkab Purwakarta.

Adapakah Dinas diskominfo kabupaten Purwakarta dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.?????

Gumelar sebagai kepala bidang telematika menjelaskan bandwidth cctv sampai sekarang tahun 2024 ada 57 titik satu titik nya itu ada yang satu camera dan ada yang dua camera keseluruhan camera ada 87 kamera yang terpasang. "Pungkasnya"

Ketika di pertanyakan tentang anggaran yang sangat besar nilainya untuk satuan harga bandwidth cctv kepada kepala dinas kominfo Rudi Hartono S.A.P.,M.M menjelaskan harga 2 miliar itu harga global keseluruhan. Tidak bisa menjelaskan secara detail, Sangat disayangkan kami dari lembaga Fpii jawaban yang di keluarkan oleh kepala dinas tidak relevan disinyalir ada yang di tutupi terkait anggaran sewa bandwidth cctv.

Diminta Pj Bupati kabupaten Purwakarta Tindak tegas oknum kepala dinas yang tidak transparan dalam mempergunakan uang APBD yang di duga kurang efektif.

Sampai berita ini naik kami selaku organisasi FPII ( forum pers independent Indonesia) belum konfirmasi ke PJ Bupati Purwakarta.

Red

Postingan populer dari blog ini

Dedi R Wijaya Siap Maju Di Pilwalkot Sukabumi 2024. Epek Prabowo Masih Melekat Di Masyarakat Kota Sukabumi

Sukabumi Mantan Ketua DPC Gerindra Sekaligus Ketua TKD ( Tim Kampanye Daerah) 02 Prabowo Gibran Kota Sukabumi di Pemilu lalu, Dedi R Wijaya mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota Sukabumi di Pilkada 2024 ke sekertariat  Partai Gerindra Kota Sukabumi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan/ Kecamatan Gunungpuyuh, Jumat (31/05/2024). Dedi R Wijaya didampingi Puluhan Pengurus sayap Partai Perempuan Indonesia Raya ( PIRA) dan Pejuang Purnawirawan Indonesia Raya ( PPIR) serta Para Pengurus DPC Gerindra Kota Sukabumi lama secara resmi menyerahkan berkas persyaratan dirinya ke DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi untuk kembali maju di kontestasi Pilkada 2024. Kepada awak media usai menyerahkan berkas pencalonan, Dedi R Wijaya, menyatakan kesiapannya sebagai Kader Gerindra kembali bertarung di kontestasi 5 tahunan kota Sukabumi. "Saya sebagai Kader Partai Gerinda masih semangat pengabdian umumnya untuk masyarakat kota Sukabumi dan khususnya untuk Partai Ger...

Viral Giring Dukungan Salah Satu Calon Bupati Oleh Kades di Sukabumi, KPK Jabar Setda Sukabumi: Ini Preseden Buruk Bagi Demokrasi

SUKABUMI,- Paska ramainya dugaan penggiring dukungan oleh Oknum Kepala Desa (Kades) kepada salah satu calon pasangan Bupati Sukabumi di grup WhatsApp Pemdes tentunya menjadi kegaduhan dan perbincangan yang hangat serta berunsur penyalahgunaan wewenang oleh Kades. Hal tersebut diakui Opik, Kepala Desa Jaya bakti, Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang  mengakui kekhilafan dan memohon maaf atas kegaduhan yang dibuatnya saat menggiring dukungan untuk salah satu paslon dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 yang dilakukannya dalam sebuah group WA (WAG) Pemdes & Lembaga Desa Jaya bakti. Dalam sebuah surat pernyataan bermaterai bertanggal 25 November 2024, yang ditandatangani Kades Opik dan disaksikan dua orang Tim Paslon 01 (Iyos-Zainul), terungkap 5 butir pengakuan Kades Jaya bakti ini. Pertama, Mengakui pada Rabu, 20 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, ia melakukan chat di WAG Pemdes Jaya bakti dan menggiring serta mengarahkan anggota Group WA untuk memilih Paslon Nomor 2 (H. Asep Japar d...

Dinilai Ada Kebohongan Publik, Lantas: Bupati Sukabumi Harus Nonaktifkan Kasi Trantib Cikidang

SUKABUMI - Polemik pembangunan gudang yang sedang dilakukan PT. Panyindangan/DSNG yang berada di wilayah Desa/Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang belum mengantongi izin namun pihak Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib yang menerangkan sudah memiliki izin membuat  Direktur Lembaga Analisa dan Transparansi Sukabumi (Latas), Fery Permana angkat bicara. Fery menyayangkan pihak pemerintah Kecamatan Cikidang melalui Kasi Trantib membeberkan bahwa perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Dinas dan berjalan sesuai dengan prosedur. "Hal tersebut tentunya Heru sebagai Kasi Trantib Kecamatan Cikidang sudah melakukan kebohongan publik dengan memberikan informasi yang berbanding terbalik dengan surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dengan nomor 600.2.8.4/949-Koord.PTSP/2024 bahwa pihak perusahaan belum mengantongi izin," ungkapnya, Selasa (9/7/2024). Lebih lanjut, dengan dasar apa pihak Kasi Trantib Kecamatan Cikidang dapat berbicara bahwa perusahaan ter...