SUKBUMi - Ketua Hak Asasi Manusia (HAM) Sukabumi Raya, Helmi Johar, memberikan apresiasi yang mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Lantaran, program kerjanya pro rakyat.
Salah satu program KDM sapaan akrab Kamg Dedi Mulyadi diantaranya larangan penahanan ijasah siswa-siswi yang sudah lulus, penahanan pasien tidak mampu oleh rumah sakit dan anak pelajar yang nakal dilakukan pembinaan kedisiplinan anak nakal di barak militer Kodim TNI.
Ketua HAM Sukabumi Raya, Helmi Johar mengatakan bahwa langkah program KDM merupakan sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk menjamin hak rakyatnya atas pendidikan dan kesehatan.
“Saya merasa terharu dan sangat terbantu dengan sikap tegas Pak Gubernur Jabar, seperti yang sudah saya perjuangkan dan dipakaikan sejak 10 tahun yang lalu. Untuk mengingatkan sekolah-sekolah agar tidak menahan ijazah siswa, apapun alasannya. Karena itu dilarang dan pihak sekolah sudah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah," kata Helmi kepada awak media, Minggu (25/2025).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ketika orangtua siswa tidak mampu untuk membayar biaya administrasi atau biaya tunggakan lainnya, seyogyanya pihak sekolah membuka ruang untuk negosiasi. Bahkan apabila benar-benar tidak mampu, maka wajib dibebaskan dari kewajiban pembiayaan.
"Ya, ini soal masalah kemanusiaan dan hak azasi manusia. Jangan sampai Dunia pendidikan menjadi tertutup hanya karena masalah uang," ungkapnya.
Tak hanya di sektor pendidikan, lanjut Helmi ia juga menyoroti tentang pelayanan rumah sakit. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak atau menahan pasien yang tidak mampu membayar.
"Saya sudah berkali-kali mendampingi aduan keluarga pasien mempunyai permasalahan dengan pihak rumah sakit. Alhasil, alhamdulilah tidak ada rumah sakit di Kota maupun Kabupaten Sukabumi yang menolak pasien miskin bila dijelaskan secara baik," bebernya.
Selain itu itu, Helmi juga menanggapi terkait dengan program KDM membina kedisiplinan anak nakal ke barak militer Kodim (TNI) sangat bagus untuk mendidik kedispilinan anak nakal. Hal itu karena anak yang nakal bukannya di hukum, tapi harus di bina dan di diberikan pendidikan moral beretika.
"Tentang keteladanan kepala daerah seperti Gubernur Jabar KDM ini dapat diikuti oleh pejabat lainnya di berbagai daerah di Indonesia," bebermya.
Menurut Helmi, apa yang menjadi program KDM tidak ada yang salah dari tindakan beliau baik itu dari sisi agama, hukum, dan juga hak atas pendidikanz kesehatan adalah bagian dari HAM yang dilindungi oleh Undang-undang.
"Saya berniat untuk dapat bertemu secara langsung dengan KDM Gubernur Jabar, Salam hormat izin menghadap untuk menyampaikan sejumlah laporan dan masukan terkait dengan isu pendidikan serta kesehatan yang saat ini masih terjadi dilapangan," pungkasnya.
Tim Red
Social Footer