Infonews.web.id

Dukung Evaluasi Tunjangan DPRD: Ketua DPD PAN Kota Sukabumi "Fraksi Wajib Jalankan Maklumat Ketum DPP PAN"




Sukabumi
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi, Usman Maulana Yusup, menyatakan dukungannya terhadap evaluasi tunjangan dan fasilitas anggota DPRD Kota Sukabumi, khususnya dari Fraksi PAN. 

Usman menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan sekaligus implementasi maklumat Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

“Fraksi PAN harus memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Dan harus siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujar Usman, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD Kota Sukabumi wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam menyikapi isu tunjangan dan fasilitas yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesederhanaan sebagai bentuk penghormatan terhadap amanah rakyat.

“Kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat,” tambahnya.

Usman juga menekankan bahwa Fraksi PAN harus fokus pada kerja-kerja kerakyatan dan menunjukkan komitmen kuat untuk melayani masyarakat.



“Yang terpenting, Fraksi PAN wajib menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi ini kami pandang sebagai langkah untuk memastikan kinerja legislatif semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Sukabumi,” tegasnya.

Pernyataan Usman Maulana Yusup ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap besarnya tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPR. Ia berharap, proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan terbuka dapat menjadi momentum membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Tak hanya itu, Usman juga menegaskan pentingnya menerima maklumat DPP PAN secara legowo oleh seluruh anggota Fraksi PAN. Ia mengingatkan bahwa evaluasi tunjangan kinerja telah menjadi isu nasional yang menyangkut masa depan peran dan eksistensi partai politik di Indonesia.

“Partai harus tetap berkomitmen dalam fungsi sejatinya — menyerap dan mengartikulasikan harapan rakyat. Apalagi PAN sudah dikenal sebagai Partai Reformasi yang memikul tanggung jawab besar dalam mengemban nilai-nilai reformasi,” pungkasnya.

Prima RK


Iklan Disini

Type and hit Enter to search

Close