"Contohnya, CV. Sahabat Pertama Jaya sering mendapat proyek fantastis di lingkungan Pemda Purwakarta," ujar Mahesa Jenar, aktivis Purwakarta, kepada media,Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan praktik yang tidak sehat ini.
*Proyek Rehabilitasi Galeri Wayang Jadi Perhatian Utama*
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi gedung bekas Galeri Wayang. Bangunan yang akan menjadi kantor Sekretariat Daerah (Sekda) ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.
Proyek senilai Rp 1,4 Miliar lebih, itu dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya, Angka yang fantastis ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Ia menemukan data bahwa proyek ini memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPPB/PIRKSP/DPUTR/VII.2025, tertanggal 24 Juli 2025. Masa pengerjaan proyek adalah 90 hari kalender, dengan CV. Sahabat Pertama Jaya sebagai pelaksana.
Menurut Kang Jenar fakta di lapangan sangat memprihatinkan,Pekerjaan yang dilakukan baru sebatas pemasangan hebel berukuran 7-10 cm. Muncul pertanyaan, apakah anggaran miliaran rupiah ini benar-benar dialokasikan secara efektif?
Selain itu, banyak pekerja tidak mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Mereka hanya memakai sandal jepit dan tidak memakai helm. Kondisi ini membahayakan keselamatan pekerja dan melanggar aturan.
Saat dikonfirmasi, seorang pekerja menyebut nama Predi sebagai pemenang tender proyek. Hal ini memperkuat dugaan adanya pengaturan proyek yang tidak transparan. "Kualitas rehabilitasi ruangan dinilai biasa saja,Bagian interior lama yang masih kokoh malah dibongkar. Anehnya, bangunan milik Sekda juga ikut dibongkar," ujarnya.
Padahal, saat masih menjadi Galeri Wayang, gedung ini dikenal mewah. Diduga, material yang digunakan tidak sesuai standar, seperti penggunaan besi banci dengan kualitas rendah. Hal ini mempengaruhi kualitas bangunan dalam jangka panjang.
Banyak pihak mempertanyakan, apakah anggaran miliaran rupiah ini benar-benar dialokasikan sesuai rencana, atau malah menjadi ajang pemborosan dan korupsi. Kang Jenar mendesak agar proyek ini diperiksa secara mendalam.
"Tujuannya adalah memastikan tidak ada praktik penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah dan kualitas pembangunan di Purwakarta. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi pemerintahan yang bersih," demikian ucap Kang Jenar.
(Red)
Social Footer