Sukabumi - Dugaan proyek kementria PUPR yang berada didesa Nyangkowek dan desa caringinKecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terkesan asal jadi dan di paksakan oleh Kementerian PUPR Jawa Barat. Proyek Kementrian PUPR untuk wilayah sukabumi menggunakan anggaran puluhan Miliar Rupiah.
Kepala Desa Nyangkowek dan Desa Caringin Kecamatan Cicurug saat diminta keterangan seputar Proyek Kementrian PUPR yang di kerjakan oleh PT.ADIKARYA dan PT.ABIPRAYA BERANTAS mengatakan pihak PT.ADIKARYA dan PT.ABIPRAYA BERANTAS hanya sosialisasi kepada desa atau masyarakat tentang ijin mulai melaksanakan kegiatan proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama kewenangan daerah di BBMS Citarum (INPRES TAHAP II) Sumber dana APBN.
Kepala desa Caringin dan Nyangkowek saat ditanya apakah dari pihak dari PT.ADIKARYA dan PT.ABIPRAYA BERANTAS selaku pelaksana proyek tersebut menerangkan atau memberikan detil Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan tegas kepala desa mengatakan tidak ada sama sekali.
Sedangkan untuk PT.ABIPARYA BERANTAS baru melaksanakan sosialisasi pada tanggal 14 November Kemarin, sampai saat ini juga sangat sulit diminta keterangan dikarenakan kantor direksikid nya tidak jelas keberadaannya.
.jpg)
Dari hasil team investigasi dilapangan pelaksaan proyek didesa nyangkowek kecamatan cicurug ini diduga di supkonkan oleh pihak PT.ADIKARYA, menurut sumber dilapangan untuk matrial kami tidak mengetahui sama sekali pengadaanya langsung oleh pihak PT.ADIKARYA kami red pekerja hanya menerima upah pekerjaan.
Melalui Via WA tangal 17 November 2025 pihak PT,ADIKARYA AI mengatakan saya hanya pelaksana bukan pemilik pekerjaan, ini milik PUPR kantornya ada di Bandung,
"AI"juga membenarkan mereka sudah melaksanakan sosialisai, AI juga menerangkan proyek ini tidak hanya disukabumi saja tersebar dibeberapa daerah jawabarat. Menurut AI sebenarnya bukan kapasitas untuk memberikan keterangan secara detail. Nanti ada pihak humas yang menghubungi mereka yang lebih berkompenten menjawab prihal tersebut.
Mepa salah satu tokoh pergerakan pengawas dan pemerhati Pembangunan disukabumi saat diminta tanggapan seputar permasalahan dilapangan mengatakan tidak ada taransparansi atau keterbukaan informasi public (KIP) yang dilakukan pihak pengusaha seperti mensosialisasikan atau memberikan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) kepada pihak desa atau Masyarakat sehingga peranserta Masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan didaerahnya bisa optimal, dan Masyarakat pasti akan menjaga kegiatan plaksaan proyek PUPR tersebut, karna mereka merasa dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.
"Mepa" juga menyayangkan sulitnya ditemukan plank kegiatan proyek tersebut terkesan disembunyikan, seharusnya plak proyek di letakkan ditempat yang gampang dilihat tidak hanya satu titik, apa lagi menurut informasi kantor direksikidnya juga sangat sulit ditemukan terkesan menghindar.
Team
Social Footer