SUKABUMI — Di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat justru masih berkutat pada ancaman kekeringan dan tingginya angka pengangguran.
Kondisi tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Kedua Tahun Sidang 2026 yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, di Madrasah Diniyah Miftahul Falah, Kampung Sedamukti, Desa Bojongraharja.Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Jumat (5/06/2026)
Dalam forum yang menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat itu, beragam aspirasi disampaikan warga. Mulai dari kebutuhan antisipasi kekeringan, penanganan kebencanaan, perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga peluang kerja bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Ferry mengatakan, kerentanan wilayah Bojongraharja terhadap bencana menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius. Menurut dia, berbagai usulan terkait penguatan mitigasi dan penanganan bencana akan diperjuangkan melalui program pemerintah daerah.
"Wilayah ini cukup rentan terhadap bencana sehingga menjadi perhatian kami. Aspirasi masyarakat terkait kebencanaan sudah kami catat untuk ditindaklanjuti," ujar legislator Fraksi Golkar tersebut.
Selain persoalan kebencanaan, warga juga menyoroti kebutuhan peningkatan layanan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Meski secara umum kondisi jalan dinilai cukup baik, sejumlah titik masih membutuhkan perhatian agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.
Namun, isu yang paling banyak mengemuka dalam dialog tersebut adalah tingginya angka pengangguran di sekitar kawasan industri. Ironisnya, kondisi itu terjadi di tengah menjamurnya perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Cikembar, salah satu sentra industri terbesar di Kabupaten Sukabumi.
Menurut Ferry, keberadaan industri semestinya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
"Keberadaan industri seharusnya memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah sekitar," katanya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta pihak perusahaan agar masyarakat lokal memperoleh prioritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong adanya revisi regulasi daerah di bidang ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri agar memperoleh akses yang lebih besar terhadap lapangan pekerjaan.
Ferry menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengamanatkan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
"Kami ingin ada regulasi yang lebih tegas sehingga masyarakat sekitar industri mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Industri harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya," tegasnya.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar menjalankan proses rekrutmen secara terbuka, adil, dan berpihak pada prinsip pemberdayaan masyarakat sekitar. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, DPRD akan mendorong langkah-langkah sesuai mekanisme dan regulasi yang ada.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung, Ferry menilai pembangunan daerah tetap harus berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan skala prioritas di setiap wilayah. Baginya, pembangunan yang efektif bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga.
Melalui forum reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat Bojongraharja kini menjadi catatan penting yang akan dibawa ke meja pembahasan kebijakan daerah, dengan harapan pembangunan yang hadir
Tim Red
Social Footer